KINARYA COOP.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOPERASI INDONESIA KREATIF BERKARYA (KINARYA)

BAB I

KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI KOPERASI

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 1

Koperasi Indonesia Kreatif Berkarya adalah Badan Usaha yang dimulai dengan adanya suatu kesepakatan para pihak dalam GERAKAN1000 dan beranggotakan orang-orang, perkumpulan atau komunitas atau Badan Hukum Koperasi yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan KINARYA COOP., serta memiliki kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kreatif terintegrasi yang bersinergi dengan seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam menunjang sektor Pariwisata Indonesia dengan mengedepankan pembekalan nilai-nilai Revolusi Mental yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pencapaian universal.

BAB II

KEGIATAN USAHA KOPERASI DAN TATA KELOLANYA

 

Bagian Kesatu

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Koperasi Jasa Serba Usaha Indonesia Kreatif Berkarya “KINARYA COOP” adalah jenis Koperasi Unit Usaha yang melakukan kegiatan serba usaha sesuai dengan Bab III, Pasal 3 ayat (4) Anggaran Dasar (AD) yang saling bersinergi dan atau terintegrasi satu sama lain, dengan menggunakan kekuatan teknologi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Domestik secara terintegrasi berbasis Koperasi

Bagian Kedua

TATA KELOLA USAHA KOPERASI

Pasal 3

  • Tata Kelola Kegiatan Usaha FILM dan Hiburan:
  1. Kegiatan usaha di bidang usaha FILM dan Hiburan sebagai lokomotif penggerak dan terintegrasi dengan Kegiatan usaha lainnya
  2. Kegiatan Usaha FILM dan Hiburan sebagai jembatan mengangkat kreatifitas anak bangsa untuk berkarya dalam upaya untuk membuka peluang pekerjaan kreatif dimulai dari pemula sampai dengan professional yang juga bertujuan sebagai media untuk pembentukan karakter kebangsaan kepada seluruh pihak yang terlibat
  3. Kegiatan usaha di bidang usaha FILM dan Hiburan diterapkan dengan menggunakan sistem pembekalan INKUBASI atau sebagai wadah MAGANG dengan pendampingan professional khususnya dalam ilmu terapan kreatif bekerjasama dengan ilmu lainnya yang disesuaikan dengan Tema film yang akan dibuat (diutamakan untuk pelajar dan mahasiswa) melalui penguatan sistem pembekalan ONLINE, sehingga dapat mengoptimalkan waktu pertemuan, sebelum sistem OFFLINE dilakukan
  4. Kegiatan usaha di bidang usaha FILM dan Hiburan ini merupakan strategi untuk penambahan jumlah anggota KINARYA, dengan menghimbau peserta didik inkubasi atau magang dalam produksi suatu Film (selama masa pembekalan pembuatan Film), dapat ikut serta berkontribusi sebagai anggota KINARYA, dengan penerapan sistem kluster (yang diharapkan suatu saat akan dapat menjadi komunitas koperasi mandiri, agar terjadi keberlanjutan kegiatan) disesuaikan dengan lokasi pembuatan Film tersebut (jika peserta berkenan, tidak ada unsur paksaan)
  5. Kegiatan usaha di bidang usaha FILM dan Hiburan dikelola oleh pengurus
  6. Apabila dianggap perlu, maka pengurus dapat mengangkat seorang manajer sesuai dengan kebutuhan per FILM
  7. Kegiatan usaha di bidang usaha FILM dan Hiburan dikelola oleh manajer, kecuali dalam hal manajer tidak dapat diangkat, maka kegiatan usaha tersebut dikelola secara langsung oleh pengurus
  8. Kegiatan usaha FILM dan Hiburan yang dikelola oleh Pengurus maupun manajer, wajib menyampaikan laporan hasil usaha tersebut pada Rapat Anggota Tahunan
  9. Hasil keluaran dari kegiatan usaha FILM ini dapat meliputi : Novel, Film Pendek yang dijalin menjadi Film Omnibus, TV Series / VOD, Film Layar Lebar yang memiliki nilai ekonomi. 
  10. THasil keluaran lainnya dari kegiatan usaha HIBURAN, KINARYA dapat berfungsi sebagai EVENT ORGANIZER ataupun pembuatan Video komersil lainnya termasuk pembuatan Company Profile Perusahaan  
  11. Dalam proses pencapaiannya, dapat dihasilkan beberapa target lainnya, seperti adanya Bank Gambar dan Bank Video yang juga bernilai ekonomi, namun berdampak lebih besar kepada para pemilik kontek (yang juga akan dihimbau untuk menjadi anggota Koperasi). Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan literasi atau pencipaan konten positif
  12. Dalam hal permodalan, Kegiatan usaha di bidang usaha FILM, selain bersumber dari Iuran anggota, juga dapat menerima : Sponsor dengan kontraprestasi tertentu disesuaikan dengan Tema Film, dikarenakan FILM dapat menjadi wadah Branding yang sangat efektif. Modal Penyertaan dari Anggota Koperasi, maupun calon Anggota Koperasi yang terlibat dalam satu proyek Film. Pinjaman / Investor sesuai dengan Proyek Film, dengan perhitungan berdasarkan prinsip Koperasi
  13. Keuntungan dari hasil usaha tersebut diperhitungkan dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dengan formulasi yang akan ditentukan lebih lanjut.
  • Tata Kelola Kegiatan Usaha PARIWISATA :
  1. Kegiatan usaha di bidang usaha PARIWISATA sebagai salah satu usaha turunan dari Kegiatan Usaha FILM yang bekerjasama dengan masyarakat lokal dengan menciptakan destinasi wisata yang baru yang menjual lokasi shooting FILM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Lokal berbasis pariwisata
  2. Kegiatan usaha di bidang usaha PARIWISATA ini akan menjadi strategi untuk bermitra dengan masyarakat lokal atau Koperasi setempat atau Koperasi lainnya.
  3. Kegiatan Usaha di bidang usaha PARIWISATA meliputi sub usaha dalam bidang: penginapan, kuliner, kriya, atraksi budaya yang pengelolaannya disinergikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dapat disebut “Eco-Wisata”
  4. Kegiatan usaha di bidang usaha PARIWISATA dikelola oleh pengurus
  5. Apabila dianggap perlu, maka pengurus dapat mengangkat seorang manajer sesuai dengan kebutuhan
  6. Kegiatan usaha di bidang usaha PARIWISATA dikelola oleh manajer, kecuali dalam hal manajer tidak dapat diangkat, maka kegiatan usaha tersebut dikelola secara langsung oleh pengurus
  7. Kegiatan usaha PARIWISATA yang dikelola oleh Pengurus maupun manajer, wajib menyampaikan laporan hasil usaha tersebut pada Rapat Anggota Tahunan
  8. Dalam hal permodalan, Kegiatan usaha di bidang usaha PARIWISATA, selain bersumber dari Iuran anggota, juga dapat menerima : Sponsor dengan kontraprestasi tertentu disesuaikan dengan Tema PARIWISATA yang akan dikembangkan. Modal Penyertaan dari Anggota Koperasi. Pinjaman / Investor yang disinergikan dengan Proyek Film dari Bidang usaha FILM, dengan perhitungan berdasarkan prinsip Koperasi
  9. Keuntungan dari hasil usaha tersebut diperhitungkan dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dengan formulasi yang akan ditentukan lebih lanjut.
  • Tata Kelola Kegiatan Usaha AGRIBISNIS :
  1. Kegiatan usaha di bidang usaha AGRIBISNIS sebagai salah satu usaha turunan dari Kegiatan Usaha FILM yang bekerjasama dengan masyarakat lokal dengan mengoptimalisasi hasil bumi atau kearifan lokal yang dapat dipromosikan dalam FILM sebagai salah satu cara promosi produk lokal sehingga memiliki Daya Saing yang Unik serta sistem pengelolaan yang tidak merusak lingkungan.
  2. Kegiatan usaha di bidang usaha AGRIBISNIS ini akan menjadi strategi untuk bermitra dengan masyarakat lokal atau Koperasi setempat atau Koperasi lainnya.
  3. Kegiatan Usaha di bidang usaha AGRIBISNIS meliputi sub usaha dalam bidang: perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan
  4. Kegiatan usaha di bidang usaha AGRIBISNIS dikelola oleh pengurus untuk mengoptimalisasi potensi penjualan
  5. Apabila dianggap perlu, maka pengurus dapat mengangkat seorang manajer sesuai dengan kebutuhan
  6. Kegiatan usaha di bidang usaha AGRIBISNIS dikelola oleh manajer, kecuali dalam hal manajer tidak dapat diangkat, maka kegiatan usaha tersebut dikelola secara langsung oleh pengurus
  7. Kegiatan usaha AGRIBISNIS yang dikelola oleh Pengurus maupun manajer, wajib menyampaikan laporan hasil usaha tersebut pada Rapat Anggota Tahunan
  8. Dalam hal permodalan, Kegiatan usaha di bidang usaha AGRIBISNIS, selain bersumber dari Iuran anggota, juga dapat menerima : Modal Penyertaan dari Anggota Koperasi. Pinjaman / Investor sesuai dengan dari kegiatan usaha Bidang Pengolahan Sampah, dengan perhitungan berdasarkan prinsip Koperasi
  9. Keuntungan dari hasil usaha tersebut diperhitungkan dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dengan formulasi yang akan ditentukan lebih lanjut
  • Tata Kelola Kegiatan Usaha PENGOLAHAN SAMPAH:
  1. Kegiatan usaha di bidang usaha PENGOLAHAN SAMPAH sebagai salah satu usaha yang diterapkan sejalan dengan Kegiatan Usaha FILM, sebagai aksi nyata untuk penerapan nilai Indonesia Bersih
  2. Kegiatan usaha di bidang usaha PENGOLAHAN SAMPAH ini akan menjadi strategi untuk bermitra dengan masyarakat lokal atau Koperasi setempat atau Koperasi lainnya.
  3. Kegiatan Usaha di bidang usaha PENGOLAHAN SAMPAH meliputi sub usaha dalam bidang: Organik dan non organik
  4. Kegiatan usaha di bidang usaha PENGOLAHAN SAMPAH dikelola oleh pengurus untuk mengoptimalisasi potensi penjualan, terutama untuk jenis sampah yang belum dikelola
  5. Apabila dianggap perlu, maka pengurus dapat mengangkat seorang manajer sesuai dengan kebutuhan
  6. Kegiatan usaha di bidang usaha PENGOLAHAN SAMPAH dikelola oleh manajer, kecuali dalam hal manajer tidak dapat diangkat, maka kegiatan usaha tersebut dikelola secara langsung oleh pengurus
  7. Kegiatan usaha PENGOLAHAN SAMPAH yang dikelola oleh Pengurus maupun manajer, wajib menyampaikan laporan hasil usaha tersebut pada Rapat Anggota Tahunan
  8. Keuntungan dari hasil usaha tersebut diperhitungkan dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dengan formulasi yang akan ditentukan lebih lanjut
  • Tata Kelola Kegiatan Usaha Simpan Pinjam :
  1. Kegiatan Usaha ini hanya akan dijalankan apabila keuangan Kinarya telah dinyatakan “sehat” oleh badan audit eksternal yang akan diatur dalam Peraturan Khusus
  2. Peminjaman hanya diperuntukkan bagi Anggota Kinarya
  3. Peminjaman yang diutamakan, untuk pengembangan usaha mandiri anggota, dengan memberikan Proposal dengan perhitungan bisnis model dan dapat dipertanggungjawabkan sisi kebutuhan pasar (untuk meminimalisir kerugian). Pinjaman lainnya yang diutamakan adalah untuk dana pendidikan
  4. Kegiatan usaha di bidang Simpan Pinjam dikelola oleh Pengurus
  5. Apabila dianggap perlu, maka pengurus dapat mengangkat seorang manajer dan karyawan koperasi
  6. Usaha Simpan Pinjam yang dikelola oleh Pengurus maupun manajer, wajib menyampaikan laporan hasil usaha tersebut pada Rapat Anggota Tahunan
  7. Keuntungan dari hasil usaha tersebut diperhitungkan dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

 

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

  • Keanggotaan Koperasi terdiri dari 2 (dua) jenis, warga negara indonesia yang telah memiliki KTP Indonesia selanjutnya disebut sebagai Anggota, ataupun Anggota Luar Biasa:
  1. Jika belum memiliki KTP / Usia sekolah dengan menyertakan Surat Keterangan dari Orang Tua/Wali
  2. Warga Negara Indonesia yang tinggal diluar wilayah Indonesia (diaspora) termasuk bagi mereka yang telah menjadi Warga Negara Asing
  3. Warga Negara Asing yang dalam konteks keikutsertaannya dikarenakan personel ikut serta sebagai Modal Penyertaan dalam satu program / projek yang berlaku untuk kurun waktu tertentu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama – terutama terjadi dikarenakan kerjasama antar Koperasi, dan disesuaikan dengan peraturan dan perundangan Koperasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini lebih ditujukan dalam kerjasama pendanaan untuk Kegiatan usaha di bidang FILM, sebagai salah satu strategi untuk perluasan target market FILM
  • Perorangan yang dibentuk menjadi Kelompok Binaan dengan pendekatan suatu program yang dikerjakan, demi keuntungan bersama yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Operasional dan dapat diatur dalam Peraturan tersendiri
  • Keanggotaan Koperasi juga dapat berdasarkan Profesi, yang akan diatur kembali dalam Peraturan Khusus.
  • Masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha Kinarya, dapat menjadi Anggota atas permintaan sendiri selanjutnya disebut sebagai Anggota

Bagian Kedua

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 5

  • Syarat Keanggotaan diatur dalam Bab II Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) Koperasi
  • Mengisi permohonan pendaftar sebagai Anggota.
  • Anggota, akan menerima laporan kerja dalam bentuk e-buletin yang akan dapat dilihat melalui PORTAL KINARYA.
  • Keanggotaan dari Kelompok Binaan yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Operasional, dapat dianggap sah menjadi bagian Kinarya, apabila melakukan Kewajiban sebagai anggota Kelompok serta menunjukkan itikad baik serta peminatan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan kepercayaan dalam pengelolaan unit bisnis secara berkesinambungan

Bagian Ketiga

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 6

  • Anggota dapat diberhentikan apabila terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar KINARYA COOP
  • Pemberhentian Anggota disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan
  • Dalam hal Anggota telah diberhentikan, seluruh hak-haknya sesuai dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Koperasi, akan diberikan kepadanya setelah dikurangi dengan kewajiban, bebas dan tanggungan Anggota tersebut

BAB IV

MODAL KOPERASI

 Pasal 7

  • Yang dimaksud dengan HIBAH adalah Modal usaha yang didapat dari anggota koperasi ataupun pihak lain yang dapat dikategorikan sebagai sponsor dengan tanpa timbal balik atau tanpa pembagian keuntungan dari jenis usaha termaksud
  • Modal HIBAH dapat dialokasikan untuk pengembangan unit usaha binaan dalam kurun waktu tertentu sampai dengan program pengembangan usaha tersebut selesai dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan penilaian kinerja unit usaha binaan tersebut
  • Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya
  • Program Modal Penyertaan dapat diikuti oleh anggota Koperasi maupun non anggota Koperasi
  • Modal Penyertaan dapat berupan perorangan atau gabungan beberapa orang atau anggota, ataupun dari Badan Hukum.
  • Mekanisme Modal Penyertaan pada Koperasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta pengurus bertindak mewakili Koperasi dalam Perjanjian yang mengikat dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan Rapat Anggota

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

KEPENGURUSAN KOPERASI

Pasal 8

  • Pengurus Koperasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua kegiatan usaha, serta bidang penunjang lainnya, seperti bidang yang ditetapkan berdasarkan Rapat Pengurus dan Pengawas
  • Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam BAB VI Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar (AD) Koperasi
  • Ketentuan pemilihan pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan dianggap sah apabila :
  1. Rapat Anggota Tahunan telah memenuhi quorum sebagaimana tertera dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Koperasi Indonesia Kreatif
  2. Tata cara pemilihan pengurus dilakukan dengan cara formatur
  3. Formatur yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) point b adalah terdiri dari perwakilan masing-masing area kerja atau unit bidang usaha dan jasa
  • Tata tertib Rapat Anggota Tahunan dibuat dalam peraturan khusus koperasi

Bagian kedua

TUGAS KEPENGURUSAN

Pasal 9

  • Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas :
  1. Melakukan penguatan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak : pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas dan media
  2. Memastikan kegiatan usaha yang digagas dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga berdampak bagi seluruh anggota koperasi khususnya dan masyarakat Indonesia (umumnya)
  3. Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus dan manager
  4. Memimpin dan bertanggungjawab dalam Rapat Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan
  5. Mewakili atas nama Pengurus untuk kegiatan eksternal
  6. Menandatangani surat menyurat Koperasi
  7. Mengesahkan bukti transaksi keuangan Koperasi
  8. Membuat keputusan atas pengajuan peminjaman Anggota (jika ada)
  9. Membuat laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi setiap akhir tahun buku.
  • Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas :

Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua secara umum

  • Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas :
  1. Bertanggungjawab terhadap jalannya administrasi umum (keluar/kedalam)
  2. Menyimpan dan mengatur arsip surat Koperasi
  3. Mewakili atas nama pengurus untuk kegiatan eksternal
  4. Menandatangani surat menyurat Koperasi jika ketua berhalangan
  • Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas :
  1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Koperasi
  2. Mengisi buku-buku keuangan Koperasi
  3. Mewakili atas nama Pengurus untuk kegiatan eksternal
  • Ketua Unit Usaha dan bidang pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas :
  1. Melakukan administrasi Unit Usaha yang ditugaskan
  2. Membuat laporan Unit Usaha yang ditugaskan
  3. Bertanggujawab atas pengelolaan unit Usaha yang ditugaskan

Bagian Ketiga

RAPAT PENGURUS KOPERASI

Pasal 10

  • Rapat Pengurus Koperasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
  • Rapat Pengurus Koperasi dapat dilakukan secara offline maupun online, mengingat keberagaman latar belakang dari anggota Kinarya.
  • Dalam hal tertentu yang sangat penting, Pengurus Koperasi dapat meminta pendapat dari Pengawas dan Dewan Penasehat Koperasi
  • Hasil keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Koperasi disampaikan atau diumumkan kepada Anggota secara offline maupun online
  • Seluruh biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Rapat Pengurus Koperasi menjadi tanggungan Koperasi sesuai ketersediaan Anggaran

Bagian Keempat

GAJI dan TUNJANGAN PENGURUS KOPERASI

Pasal 11

  • Pengurus dapat diberikan gaji dan tunjangan yang diambil dari dana alokasi Cadangan Sisa Hasil Usaha yang besarannya ditetetapkan berdasarkan Rapat Pengurus, Pengawas dan Penasehat
  • Pengurus akan diberikan gaji dan tunjungan, apabila keuangan Koperasi telah dinyatakan sehat oleh badan Audit Eksternal dan disetujui oleh Pengawas dan Penasehat
  • Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Pengurus Koperasi setiap bulan setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari 20% (dua puluh persen) dana operasional dari alokasi 50% (lima puluh persen) Dana Cadangan Sisa Hasil Usaha yang dihitung pro-rata per tahun

BAB VI

PENGAWAS & PENASEHAT KOPERASI

Bagian Kesatu

PEMILIHAN PENGAWAS & PENASEHAT KINARYA COOP.

Pasal 12

  • Pengawas & Penasehat KINARYA COOP. terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Anggota disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus
  • Pengawas & Penasehat KINARYA COOP. dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Bab VII Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Koperasi
  • Ketentuan pemilihan Pengawas & Penasehat KINARYA COOP. dalam Rapat Anggota Tahunan dianggap sah apabila:
  1. Rapat Anggota Tahunan telah memenuhi quorum sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Anggaran Dasar (AD) Koperasi
  2. Setiap Anggota berhak mengajukan nama yang akan diajukan sebagai calon Pengawas & Penasehat
  3. Calon Pengawas & Penasehat dipilih dalam forum Rapat Pengawas Koperasi dilakukan secara tertutup dengan menulis nama calon yang telah diajukan
  4. Urutan kedudukan/posisi Pengawas & Penasehat ditentukan dalam Rapat Pengawas & Penasehat terpilih

Bagian Kedua

TUGAS PENGAWAS

Pasal 13

Selain tugas yang diberikan dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi dalam Pasal 20 ayat (5) Pengawas Koperasi juga bertugas: mengawasi dan memeriksa kinerja KINARYA COOP. melalui laporan dan membuat laporan hasil pengawasan setiap akhir tahun buku

Bagian Ketiga

GAJI DAN TUNJANGAN PENGAWAS & PENASEHAT KOPERASI

Pasal 14

  • Pengawas & Penasehat dapat diberikan gaji dan tunjangan yang diambilkan dari sisa hasil usaha yang besarannya ditetapkan berdasarkan Rapat Pengurus, Pengawas & Penasehat
  • Pengurus akan diberikan gaji dan tunjungan, apabila keuangan Koperasi telah dinyatakan sehat oleh badan Audit Eksternal 
  • Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Pengawas & Penasehat Koperasi setiap bulan setinggi-tingginya sebesar 20% (delapan puluh persen) dari 20% (dua puluh persen) dana operasional dari alokasi 50% (lima puluh persen) Dana Cadangan Sisa Hasil Usaha yang dihitung pro-rata per tahun

Bagian Keempat

KEDUDUKAN, JABATAN DAN WEWENANG DEWAN PENASEHAT KOPERASI

Pasal 15

  • Dewan Penasehat KINARYA COOP. adalan unsur Pimpinan dan Anggota
  • Kedudukan dan posisi Dewan Penasehat dan Pembina KINARYA COOP. secara otomatis tanpa melalui pemilihan dalam Rapat Anggota Tahunan
  • Dewan Penasehat KINARYA COOP. berwenang dalam hal :
  1. Memberi arahan, saran, evaluasi, dan pembinaan kepada Pengurus dan mengarahkan untuk berkoordinasi dengan para pihak lainnya untuk kepentingan keberlanjutan bisnis KINARYA COOP. dengan menerapkan sistem kolaborasi PENTAHELIX. 
  2. Memberi bimbingan dan arahan secara langsung kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta oleh Pengurus KINARYA COOP.
  3. Memanggil dan meminta penjelasan dari Pengurus dan/atau Pengawas & Penasehat KINARYA COOP. terhadap sesuatu hal yang dianggap penting

Bagian Kelima

PROSENTASE DANA PENGURUS, PENGAWAS & PENASEHAT KOPERASI

Pasal 16

  • Dana yang diterima Pengurus dan Pengawas adalah setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dana operasional dari alokasi 50% (lima puluh persen) Dana Cadangan Sisa Hasil Usaha bersih Koperasi akhir tahun
  • Prosentase pembagian dana yang diterima oleh Pengurus, Pengawas dan Penasehat dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi dengan prosentase pembagian sebagai berikut :
  1. Pengurus                         : 80% (Delapan puluh persen)
  2. Pengawas & Penasehat  : 20% (Dua puluh persen)
  • Prosentase pembagian dana yang diterima oleh Pengawas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi ini dibagi kepada Pengawas dengan prosentase pembagian sebagai berikut :
  1. Ketua Pengawas & Penasehat                : 4% (empat persen)
  2. Wakil Ketua Pengawas & Penasehat      : 3.5% (tiga koma lima persen)
  3. Anggota Pengawas & Penasehat            : 2.5% (dua koma lima persen)

Bagian Keenam

PENGANGKATAN MANAJER DAN KARYAWAN

Pasal 17

  • Pengangkatan Manajer dilakukan apabila hal tersebut dipandang perlu oleh Pengurus Koperasi
  • Pengangkatan Karyawan diusulkan oleh Manajer dengan persetujuan Pengurus

Bagian Ketujuh

KEWAJIBAN MANAJER DAN KARYAWAN

Pasal 18

  • Kewajiban Manajer mengelola Unit Usaha yang didelegasikan oleh Pengurus
  • Kewajiban Karyawan :
  1. Membantu Manajer dalam mengelola bidang usaha tertentu
  2. Membuat laporan bulanan untuk disampaikan kepada Pengurus

Bagian Kedelapan

HAK MANAJER DAN KARYAWAN

Pasal 19

  • Manajer dan Karyawan berhak menjadi Anggota Kinarya
  • Manajer dan Karyawan berhak memperoleh gaji dan tunjangan
  • Uang Jasa Manajer dan Karyawan Koperasi ditentukan oleh pengurus dan pengawas Koperasi
  • Gaji dan tunjangan Manajer dan Karyawan diberikan pada awal bulan berikutnya
  • Ijin tidak masuk kerja diberikan maksimal 2 (dua) hari kerja
  • Ijin sakit yang lebih dari 2 (dua) hari kerja harus dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter
  • Ijin lebih dari 2 (dua) hari kerja dana tau tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan sanksi dari Pengurus

Bagian Kesembilan

PEMBERHENTIAN

PENGURUS, PENGAWAS, MANAJER DAN KARYAWAN

Pasal 20

  • Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar (AD) Koperasi, dan/atau :
  1. Karena sesuatu hal sudah tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus
  2. Atas permintaan sendiri secara tertulis
  3. Melakukan tindakan asusila dan atau tersangkut dalam tindak perkara pidana
  • Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa karena:
  1. Karena sesuatu hal sudah tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus
  2. Atas permintaan sendiri secara tertulis
  3. Melakukan tindakan asusila dan atau tersangkut dalam tindak perkara pidana
  • Manajer dapat berhenti/diberhentikan apabila melakukan tindakan asusila dana tau tersangkut dalam tindak perkara pidana
  • Karyawan dapat berhenti/diberhentikan apabila :
  1. Atas kebijakan Pengurus dengan memperhatikan kemampuan dan perkembangan Koperasi
  2. Karena sesuatu hal sudah tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus
  3. Atas permintaan sendiri secara tertulis
  4. Melakukan tindakan yang sifatnya merugikan Koperasi
  5. Melakukan tindakan asusila dan atau tersangkut dalam tindak perkara pidana
  6. Melanggar perjanjian kerja

BAB VII

JENIS PEMBUKUAN

Pasal 21

Jenis buku Koperasi meliputi, disiapkan secara Digital berupa Data / File :

  1. File daftar pengurus, pengawas dan anggota Koperasi
  2. File Notulen dan keputusan rapat
  3. File simpanan Anggota (dengan sistem Virtual Report)
  4. File Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
  5. File Inventaris

BAB VIII

PERMODALAN KOPERASI

Bagian Kesatu

MODAL INTERNAL KOPERASI

Pasal 22

  • Simpanan pokok Anggota adalam simpanan yang harus diberikan oleh Anggota sekaligus pada saat menjadi Anggota Koperasi yang dijadikan modal pokok dan dikembalikan kepada Anggota pada saat berhenti atau keluar dari keanggotaan Koperasi
  • Simpanan Wajib Anggota adalah simpanan yang wajib diberikan oleh Anggota setiap bulannya yang dijadikan modal Koperasi dan hanya dikembalikan kepada Anggota pada saat berhenti atau keluar dari keanggotaan Koperasi
  • Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota tidak mendapatkan bunga, akan tetapi Anggota akan mendapat sisa hasil usaha
  • Untuk memupuk modal Koperasi maka dapat dilakukan dengan penambahan Simpanan Wajib Khusus, Simpanan Sukarela atau Tabungan dari Anggota
  • Simpanan Wajib Khusus adalah simpanan yang wajib diberikan Anggota biasa setiap bulannya yang dijadikan modal Koperasi dan hanya dikembalikan kepada Anggota pada saat berhenti/keluar dari keanggotaan Koperasi
  • Jumlah nominal simpanan wajib dan simpanan wajib khusus ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan
  • Simpanan Sukarela Anggota dapat diambil dana atau dikembalikan kepada Anggota setelah tutup buku Koperasi, kecuali dalam kondisi tertentu yang dipandang dan dinilai Pengurus sangat penting bagi Anggota, maka Pengurus dapat memberikan/menyerahkan Simpanan Sukarela kepada Anggota

Bagian Kedua

MODAL EKSTERNAL KOPERASI

Pasal 23

  • Untuk menghimpun modal Koperasi, maka dapat dilakukan dengan suntikan dana dari eksternal Koperasi melalui peminjaman dari lembaga keuangan lain dan dana titipan pihak ketiga maupun HIBAH dari pihak lain yang didapat dari hasil upaya Kinarya secara sah dan sesuai dengan prosedur
  • Modal Koperasi berdasarkan HIBAH dapat berupa barang maupun dana, dapat diperoleh dari pengembangan kegiatan usaha dikelola oleh Kinarya untuk memastikan pemaksimalan fungsi
  • Pengurus dapat melakukan peminjaman dengan lembaga keuangan lain berdasarkan keputusan Rapat Anggota

BAB IX

PROSENTASE PEMBAGIAN

SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI

Pasal 24

Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi setelah tutup tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut :

POS PROSENTASE PEMBAGIAN SHU

No Jabatan / Pos Persentase
SHU Pembagian
1 Cadangan Pengembangan Modal 50% 70% untuk pengembangan Usaha, 20% untuk operasional, 10% untuk Pendidikan & Wisata Keagamaan
2 Anggota 40% 20% untuk anggota pemodal, 20% anggota partisipasi pelayanan.
3 Dana CSR 10% Bencana & Program Keanggotaan ASUH
Jumlah 100%

BAB X

KETENTUAN DAN PROSEDUR PEMINJAMAN BAGI ANGGOTA KINARYA

Bagian Kesatu

KETENTUAN UMUM PEMINJAMAN

Pasal 25

  • Sebagai Usaha tambahan koperasi mengadakan kegiatan usaha simpan pinjam
  • Usaha simpan pinjam pada koperasi dikelola terpisah.
  • Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KINARYA COOP. dengan Anggota yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian keuntungan
  • Peminjaman dapat dilakukan apabila keuangan KINARYA COOP. telah dianggap “sehat” oleh badan audit yang menjadi konsultan keuangan KINARYA COOP
  • Peminjaman insidentil dalam peminjaman khusus jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan sumber dana mendesak
  • Pengajuan peminjaman adalah permohonan yang diajukan oleh Anggota kepada Koperasi, guna memperoleh peminjaman berupa uang tunai atau jasa pembiayaan baik dari KINARYA COOP. maupun dari Badan Usaha lain
  • Anggota KINARYA COOP. adalah Anggota biasa dan Anggota luar biasa yang telah tercatat dan terdaftar sebagai Anggota Koperasi serta telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi
  • Badan Usaha lain adalah Badan Usaha selain KINARYA COOP dalam bidang keuangan yang berbentuk Koperasi atau bank
  • Prosedur adalah tata cara atau langkah yang harus ditempuh oleh Anggota Koperasi untuk mendapatkan peminjaman
  • Ketentuan adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh setiap Anggota Koperasi yang dimaksud untuk mengajukan peminjaman dan yang harus diperhatikan dan dijadikan untuk mengajukan peminjaman dan yang harus diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengurus Koperasi dalam menanggapi dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Anggota yang dimaksud
  • Setiap pencairan kredit dikenakan biaya administrasi sebesar 1/100 dari jumlah pinjaman dan Premi asuransi sebesar 1/1000 dari jumlah peminjaman

Bagian Kedua

KETENTUAN PEMINJAMAN ANGGOTA KOPERASI KEPADA KINARYA

Pasal 26

Dalam memberikan peminjaman kepada Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi memberikan prioritas sebagai berikut :

  • Minimal 2 (dua) tahun setelah masuk Anggota
  • Mengisi formulir permohonan peminjaman
  • Sudah melunasi peminjaman sebelumnya.
  • Digunakan untuk alasan Pendidikan, Pengembangan Usaha Pribadi, Kesehatan ataupun alasan yang tidak konsumtif lainnya (sesuai dengan kesepakatan para Pengurus
  • Nilai peminjaman tidak pelebihi nilai tabungan
  • Jika Anggota bermaksud mengajukan peminjaman baru, maka sisa pokok peminjaman terdahulu dilunasi terlebih dahulu
  • Jangka waktu untuk pelunasan peminjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan atau sesuai persetujuan Pengurus
  • Jangka waktu angsuran pelunasan untuk kredit adalah 24 (dua puluh empat) bulan atau lebih, dengan jumlah maksimal berdasarkan pertimbangan Pengurus
  • Apabila Anggota melunasi peminjamannya sebelum berakhir jangka waktu peminjaman, maka kepada Anggota tersebut hanya dibebani pembayaran sisa pokok peminjaman

Bagian Ketiga

PROSEDUR PEMINJAMAN ANGGOTA KOPERASI KEPADA KINARYA

Pasal 27

  • Anggota Koperasi yang bermaksud mengajukan peminjaman kepada Kinarya wajib mengisi formulir yang disediakan Pengurus Koperasi dan menandatanganinya
  • Pembayaran dari peminjaman yang diterima oleh Anggota Koperasi dilakukan dengan pemotongan secara transfer / media digital.

BAB XI

SANKSI

Pasal 28

  • Terhadap Penasehat, Pengawas, Pengurus, Manager, Karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan masing-masing
  • Pemberian sanksi dijatuhkan setelah kepada masing-masing penasehat, pengawas, pengurus, dan manajer mendapatkan teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
  • Teguran tertulis diberikan kepada Pengurus dan Manajer yang bersangkutan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak mengindahkan teguran lisan, maka :
  1. Teguran terhadap Pengurus Kantor Perwakilan Operasional dilakukan Pengurus Kinarya Pusat
  2. Teguran terhadap manajer dilakukan Pengurus
  3. Teguran terhadap Pengurus dilakukan Pengawas
  4. Teguran terhadap Dewan Pengawas dilakukan Dewan Penasehat
  • Terhadap pengawas, pengurus, manajer dan karyawan yang melakukan tindakan yang merugikan Koperasi secara materil wajib mengembalikan sejumlah kerugian tersebut.
  • Bagi Anggota yang tidak menyetorkan Simpanan Wajib selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan diberhentikan dari kenggotaan Koperasi secara otomatis dan Simpanannya akan dikembalikan setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  • Apabila Anggota yang menunggak dan atau/tidak dapat membayar uang pinjaman dalam tempo paling lambat 2 (dua) bulan akan diberikan teguran secara tertulis dan apabila dalam 3 (tiga) bulan tidak ada tanggapan maka pengurus melalui seksi humas akan mengambl tindakan sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati.

BAB XII

PERATURAN KHUSUS

Pasal 29

Peraturan Khusus adalah peraturan yang dibuat oleh pengurus secara khusus guna mempertegas Anggaran Rumah Tangga, yang isinya tentang pelaksanaan kegiatan organisasi dan usaha

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 30

  • Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini disusun dengan mempedomani :
  1. Anggaran Dasar (AD) Koperasi Indonesia Kreatif
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  • Setiap perubahan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Rapat Anggota
  • Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus serta keputusan yang telah disahkan dalam Rapat Anggota wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pengurus, Pengawas dan Anggota

Pasal 31

  • Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi ini akan diatur dalam Peraturan Khusus Koperasi
  • Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dipandang perlu, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
  • Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi ini, disusun dan disetujui oleh Pengurus dan Pengawas secara quorum berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan pertama yang dilakukan secara offline pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017.

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan di Jakarta

An. Seluruh Anggota Koperasi

Pimpinan Rapat yang diwakili Oleh : 

Ketua                           Wakil Ketua                           Sekretaris

Ivonny                         Tommy Putra                          Aldiyanti Mahdang

Choose Language »